INSTITUSI INFORMAL

Informal Institution


Mengapa informal institution penting dipelajari dalam ilmu politik?
1. Informal institution kadang merupakan faktor pendorong (incentives) bagi perilaku politik tertentu. Misal:
o Di Italia, norma korupsi lebih powerfull ketimbang hukum negara. Sebab pelanggar hukum negara ada kemungkinan bebas dari hukuman (impunity), tapi pelanggar konvensi justru akan mendapatkan punishment.
o Di Brazil, rules dan prosedur informal (berupa bonus dan promosi jabatan) mendorong polisi untuk berani melakukan tembak di tempat terhadap penjahat.

2. Informal institution kadang-kadang bisa mempengaruhi institutional outcomes.  Struktur informal bisa membentuk performa institusi formal. Misal:
o Hubungan eksekutif-legislatif tidak selalu bisa dijelaskan dalam desain konstitusi. Norma-norma neopatrimonial yang memungkinkan adanya unregulated presidential control terhadap institusi negara di Afrika dan Amerika Latin kadang mengalahkan derajat dominasi eksekutif yang jauh melebihi otoritas konstitusional presiden.
o Institusi informal bisa membatasi kekuasaan presiden.  informal institution telah menciptakan executive consultation dan power sharing, sehingga secara sistematis Presiden Chile yang berdasarkan konstitusi memiliki kekuasaan sangat kuat menjadi berkurang.

3. Punya fungsi mediasi bagi efek electoral rules.
o Di Costarica, sistem proportional representation dan larangan (ban) dalam pemilu ulang anggota kongres tidak menawarkan insentif formal bagi legislator yang bisa menjalankan constituency service. OKI, para legislator ini secara rutin melakukan kegiatan lain yang informal misalnya party-sponsored “district” dan blacklisting.
o Dalam pemilu di AS, para pemilih lebih tertarik untuk ikut dalam pemilu primary, maka disarankan agar sistem pemilu primary didesain untuk mempolarisasikan para kandidat. Dalam konteks clientelism yang menjalar (pervasive clientelism), pemilu dimenangkan oleh partai/ politisi yang didukung oleh mesin politik yang kuat, bukan dimenangkan oleh mereka yang memiliki basis ideologi kuat.

4. Membuat outcomes formal institution menjadi lebih visible.
o Yaitu dengan cara menciptakan atau memperkuat insentif untuk menyesuaikan dengan aturan formal.  norma telah menjadi dasar bagi institusi formal.
o Stabilitas demokrasi presidensial di AS tidak hanya menghasilkan rules dalam konstitusi saja, tapi juga berakar dalam informal rules untuk mencegah merosotnya formal check & balances sehingga menimbulkan konflik antar lembaga negara.
 Informal rules misalnya : mau mengakui kekalahan dengan hati lapang (gracious losing), tidak menggunakan hak istemewa sepenuhnya (underuse of certain formal prerogatives), bipartisan concensus on critical issues.
o Contohnya dalam politik legislatif, politik yuridiksi, organisasi parpol, dana kampanye, perubahan regim, federalisme, administrasi publik, dan state building.

Definisi
o Istilah informal institution banyak dimaknai sebagai hal-hal yang berkaitan dengan: personal networks, clientelism, korupsi, klan dan mafia, civil society, kultur tradisional, dan berbagai norma legislatif, yudisial, bahkan borokratis.
o Bagaimana membedakan formal dan informal institutional?
o Formal institution: rules and procedures that are created, communicated, and enforced through channels widely accepted as official. Contoh:
 State institutions  pengadilan, legislature, dan birokrasi
 State-enforced rules  konstitusi, laws, regulasi
 ‘Organizational rules’ atau official rules that govern organizations  korporasi, parpol, dan interest groups.

o Informal institution: socially shared rules, ussualy unwritten, that are created, communicated, and enforced outside of officially sanctioned channels.
 Meski dalam banyak hal berakar dari tradisi kultural, namun, sedikit yang berhubungan langsung dengan kultur.
 Informal institution sering diperlakukan sebagai residual category ketika diterapkan dalam melihat berbagai perilaku yang terpisah, atau yang tidak berdasarkan aturan tertulis.

o Pembedaan formal dan informal institutions biasanya dikontraskan dalam beberapa hal :
o Informal institution bersifat fungsional  problem solving bagi interaksi sosial dan koordinasi untuk meningkatkan performa/ efisiensi formal institutions.
o Informal institution bersifat disfungsional  problem creating bagi demokrasi formal, market, dan state institution . Contoh: clientelism, korupsi, patrimonial. Bahkan, bisa jadi memperkuat atau menggantikan formal institution.

Beberapa prinsip informal institution yang perlu diperhatikan
1. informal institution berbeda dengan weak institutions.
2. informal institution berbeda dengan informal behavioral regularities yang lain
3. informal institution berbeda dengan informal organizations
4. informal institution berbeda dengan konsep luas kebudayaan

Tipe-tipe Informal Institution
1. Complementary informal institutions
2. Accomodating informal institutions
3. Competing informal institutions
4. Substitutive informal institutions

Tabel Tipologi Informal Institutions
Outcomes Effective formal institutions Ineffective formal institutions
Convergent Complementary Substitutive
Divergent Accomodating Competing

Keterangan:
1. Complementary informal institutions
o Mendorong efisiensi  contoh: norma, rutinitas, dan operating prosedure that ease decision making and coordination within bureaucracies.
o Bisa berfungsi sebagai fondasi bagi formal institution, menciptakan atau memperkuat insentif (memainkan peran kunci) dalam rangka pematuhan terhadap aturan formal.

2. Accomodating informal institutions
o Informal institutions menciptakan insentif untuk behavior yang secara tidak langsung bisa mengubah efek substantif aturan formal.
o Contoh: mekanisme executive-legislative power-sharing di Chile.

3. Competing informal institutions
o Formal rules and procedures tidak ditegakkan secara sistematis  menimbulkan banyak pelanggaran.
o Competing informal institutions merupakan hasil dari adanya inneffective formal rules dan divergent outcomes .
o Insentif diciptakan tidak dalam kerangka mengefektifkan formal rules.
o Contoh: supaya patuh hukum ,harus ada kekerasan (violation) terlebih dulu.  patrimonialisme, clan politics, korupsi.

4. Substitutive informal institutions
o Substitutive informal constitution muncul sebagai hasil dari adanya ineffective formal institutions dan compatible outcomes.
o Tujuan: agar outcomes compatible dengan formal rules and procedures.
o Substitutive informal constitution muncul dalam kondisi dimana formal rules tidak ditegakkan secara rutin, struktur negara lemah, dan lack of authority.

Mengapa Muncul informal institution
o Karena formal institution tidak sempurna (incomplete).
o Informal institutions bisa menjadi pilihan strategi bagi aktor yang menginginkan tapi tak bisa meraih formal institutions.
o Karena informal institution sering dianggap less costly.
o Sebagai strategi alternatif ketika formal institutions tidak efektif.
o Untuk mencapai tujuannya tidak perlu publicity acceptable.


Bagaimana informal institution diciptakan dan dikomunikasikan
o Bila formal rules dibuat melalui channel-chennel resmi seperti legislatif dan eksekutif, dan dikomunikasikan serta ditegakkan melalui state agency (polisi, dsb), maka informal institution diciptakan, dikomunikasikan, dan ditegakkan di luar public channels, bahkan tanpa sepengatahuan publik.
o OKI, untuk mempelajarinya harus memperhatikan:
o Aktor, koalisi, interest di balik informal rules.
o Dalam konteks dimana terdapat distribusi power dan resources yang tidak seimbang, maka yang harus diperhatikan adalah proses konflik dan kekerasannya.
o Proses kemunculan informal institutions beragam:
o Top down  merupakan produk atau tuntutan yang tidak masuk akal dari elit
o Hasil interaksi strategis level elit.
o Karena adanya proses yagnn terdesentralisasi dan melibatkan banyak aktor (misal korupsi, clientelism, dsb)
o Merupakan hasil dari interaksi/ bargaining yang berulang-ulang, dsb.

Perubahan informal institution
o informal institution biasanya sulit untuk berubah. punya kemampuan survival.
o OKI, perubahan berlangsung pelan dan inkremental.
o Perubahan yang terjadi biasanya menyangkut 2 hal:
o Dalam hal desain formal institution.
 Dipengaruhi oleh perubahan desain formal rules  bisa berpengaruh terhadap cost & benefit yang melekat pada informal rules tertentu  mempercepat perubahan informal institution.
• Hal ini terjadi misalnya ketika perubahan ini menciptakan insentif bagi aktor untuk memodifikasi atau meninggalkan informal rule.
• Contoh: Bill of Rights of Subcommittes di House of Representatives AS tahun 1974 menghasilkan perubahan tajam dalam formal rules yang menolak struktur komite informal.
 Dipengaruhi oleh perubahan efektivitas/ kekuatan formal institution.
• Misalnya, perubahan pada level penegakan formal rules
• Peningkatan efektivitas formal rules juga bisa memperlemah substitutive informal institution.
o Perubahan diluar konteks formal institution.
 Terjadi karena berakar dalam evolusi nilai-nilai sosial  hal ini diyakini oleh para ilmuwan yang melihat informal institution sebagai produk kultur masyarakat.
 Terjadi karena status quo mendukung terjadinya perubahan.
• Misal: pembangunan dalam lingkungan eksternal bisa mengubah distribusi power dan resources dalam masyarakat, memperlemah aktor yang selama ini diuntungkan dan memperkuat mereka yang mendukung perubahan.


Tabel Perubahan Informal Institution

Source of change Mechanism of change Pace of change Examples
Formal institutional change Change in design of formal institution Often relatively rapid 1974 change in committee rules in US Congress
Formal institutional change Change in effectiveness of formal institution Variable Collapse of Mexican concertacesiones as courts gain credibility; Mani Pulite and Itallian corruption.
Cultural evolution Change in societal values Very slow Erosion of traditional kinship-based norms
Change in distribution of power, resources New rounds of bargaining Often slow, incremental Erosion of clientelism trough growth of middle class
Updating of beliefs/ mechanism for coordination Tipping Rapid End of foot-binding in China




Bacaan:
Helmke, Gretchen & Steven Levitsky (2004), Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda