Kamis, 08 Maret 2012

MEDIA MASSA DI TENGAH SOROTAN PUBLIK


Oleh: Syahrir Karim

Pengantar
Akhir-akhir ini, perdebatan tentang peran media massa menjadi ramai diperbincangkan. Berawal ketika pada 23 Februari lalu, Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferry Juliantoro ke Komisi Penyiaran Indonesia terkait pemberitaan dua stasiun televisi, Metro TV dan TVOne, yang dinilai menjelek-jelekkan partai tersebut. Oleh pelapor, media (MetroTV dan TV One) telah dianggapnya tidak obyektif lagi dalam memberikan berita. Semua pemberitaan media, khsusnya kedua stasiun TV ini telah nyata-nyata memberikan berita yang menyudutkan partai demokrat. Kasus wisma atlet yang menyeret beberapa elit partai tersebut telah disengaja dibesar-besarkan oleh media, dan lagi-lagi hal ini dianggap sarat kepentingan-kepentingan politik tertentu yang bisa berpengaruh pada pencitraan partai apalagi menjelang pilpres 2014 mendatang.
Belum lagi berakhir polemik antara elit demokrat dengan media, justru muncul lagi sorotan baru. Kali ini dari PSSI, yang menyoroti TV One dan ANTV. Oleh PSSI, kedua stasiun televisi tersebut telah memberikan berita-berita yang cenderung merugikan pihak PSSI. Kekesalan mereka terlihat ketika pihak PSSI tidak menghadiri undangan oleh TV One dalam acara jakarta Lowyers Club dengan tema “Mau Dibawa Kemana PSSI”. Beberapa informasi menyebutkan bahwa PSSI tidak hadir ketika itu merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada kedua stasiun televisi tersebut. Yang oleh mereka, pemberitaan-pemberitaan kedua tersebut dianggap tidak berimbang lagi bahkan terkesan telah menyudutkan PSSI terkhusus di era kepengurusan Djohar Arifin. Oleh petinggi PSSI bahkan mengatakan..’ ketika Nirwan Bakrie menjadi pengurus PSSI nyaris tidak ada salahnya PSSI, padahal pasti jaman itu ada salahnya, apalagi masyarakat tidak suka dengan Nurdin Halid. Tapi, ketika Nirwan tidak ada di PSSI, kami selalu salah.’
Media dan Opini Publik
Untuk saat ini, media bisa kita lihat dalam bentuk, koran, televisi, radio, majalah dan media-media informasi lainnya. Beberapa fungsi media adalah melaporkan fakta dan memberikan informasi, mendidik publik, memberi komentar, dan menyampaikan dan membentuk opini publik. Bahkan media di era reformasi ini dapat dengan leluasa mengkritik, mengatur dan “mengontrol” pemerintah dan mengawasi pelaku politik, kader partai dan lain-lainya.
Kenapa media selalu punya daya tarik begitu besar khususnya oleh pemegang kekuasaan, karena media dianggap ampuh mempengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat untuk tujuan dan kepentingannya. Bahkan media juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengkonstruk citra bahkan menjatuhkan lawan politik. Peran yang lain juga bisa kita lihat dalam bentuk pengalihan isu terutama dari isu-isu sensitif yang menyangkut kebijakan pemerintah, seperti kenaikan BBM atau TDL, maka bisa saja media mempropaganda masyarakat dengan isu lain seperti aksi-aksi premanisme sperti kasus John Kei, kekalahan timnas misalnya atau isu-isu lain yang bisa membawa publik terbawa arus dan melupakan isu lain yang sebenarnya justru membutuhkan perhatian besar. Maka sangat pantas kalau ada adagium yang mengatakan “ siapa yang mau mengusai dunia maka kuasailah media”.
Media dan Pembangunan Demokrasi
Ada satu hal yang barangkali yang penting untuk disimak bahwa media-massa sering disebut sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Media massa sering dianggap sebagai sumber kekuasaan yang bisa menjadi pengimbang dari kekuasaan-kekuasaan lain. Namun juga harus diingat bahwa, kekuasaan- jenis apapun-cenderung disalahgunakan (''Power tend to be corrupted'').
Pada negara berkembang, kajian mengenai media ada kecenderungan dan penekanan terhadap dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat propaganda negara atau menjadi alat kepentingan untuk melestarikan ideologi penguasa, dalam hal ini adalah hegemoni. Kecenderungan ini terlihat ketika adanya kesan oleh pemegang kekuasaan untuk menggunakan media sebagai alat politik dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Kesan seperti ini bisa dilihat ketika pemimpin politik banyak berkomunikasi dengan publik melalui media. Pejabat atau politisi berbicara melalui media, lalu kemudian media menyampaikannya ke publik. Proses interaksi atau hubungan timbalbalik ini akan terus ada dan bahkan tidak akan pernah terpisahkan. Media misalnya selalu menjadi incaran para pihak yang berkepentingan untuk bisa memanfaatkan dan meraup keuntungan. Meskipun hal ini juga bisa menjadi bahan jualan pihak media massa. Oleh karena itu, media dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat modern, khususnya antara pemerintah, masyarakat pers dan masyarakat politik.
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa media dan demokrasi merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Media tanpa adanya demokrasi juga tidak lengkap, karena media dapat bersuara ketika difasilitasi oleh sistem demokrasi. Sebaliknya, demokrasi akan berjalan maksimal ketika difasilitasi oleh media massa. Hubungan ini bisa dianggap sebagai hubungan yang saling meguntungkan. Artinya, sama-sama butuh dan sama-sama menguntungkan.
Namun manakala media massa dikuasai oleh pihak dan kelompok tertentu sehingga berpihak dan tidak lagi bisa objektif, memberikan berita kepada masyarakat yang cenderung mengarahkan pada tujuan tertentu, berita pesanan misalnya, baik untuk kepentingan politik dan lainnya, maka situasi ini bisa dikatakan sinyal akan keruntuhan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi kontrol terhadap kekuasaan seperti pemerintah, para pemilik modal, dan lain-lain yang berpotensi mempengaruhi opini publik adalah tanggung jawab media juga. Logikanya, bahwa berhasil-tidaknya demokrasi juga adalah bagian dari tanggung jawab media.
Ketika banyak orang mengatakan bahwa tidak akan pernah ada negara yang dapat mengaplikasikan demokrasi secara utuh, karena demokrasi sendiri bukan semata-mata lahir dari gerakan masyarakat melainkan juga didorong oleh elit-elit politik yang ada dibelakangnya. Maka logikanya, demokrasi juga tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti akan selalu ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhinya. Akan tetapi, apakah logika itu bisa kita pakai dalam melihat eksistensi media dalam dinamika demokrasi khususnya di Indonesia? Kalau ya, berarti dapat dikatakan bahwa media juga pasti akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan kepentingan politik sekalipun
Mudahan beberapa laporan dari publik, seperti halnya sorotan yang dilakukan oleh elit partai Demokrat dan petinggi PSSI tidak demikian adanya. Muda-mudahan kebebasan pers yang ada di negeri kita ini terus konsisten berjalan di koridornya demi tegaknya demokrasi di negeri yang kita cintai ini. Amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar